Sahabat Potensi. Permodalan bagi nelayan yang digulirkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupa bantuan langsung permodalan ke nelayan untuk industri perikanan sekala kecil. Ada pertanyaan yang menggelitik, sudah sejauh mana direalisasikannya, karena sampai sekarang belum diketahui oleh publik bagaimana cara menyalurkannya, peneriamanya siapa saja, sudah berapa nelayan yang mendapatkan bantuan, dan bagaimana cara nelayan mengelola bantuan tersebut. Ini sama sekali belum diketahui oleh publik, mengingat anggaran yang digunakan adalah anggaran negara yang nota bene adalah uang rakyat.
Mengingat program tersebut digulirkan sudah cukup lama, yakni pada tahun 2012. Pada waktu itu KKP berkomitmen untuk memprioritaskan akses permodalan bagi nelayan, terkait dengan program pengembangan bagian hilir perikanan. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Bantuan yang diberikan berupa bantuan langsung ke nelayan untuk kelanjutan industri perikanan skala kecil, sehingga bisa mendorong daya saing serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.
Perlu Permodalan Bagi Nelayan
Pada waktu itu, Ketua Umum HNSI Yusuf Solihin, juga mengatakan, bahwa masih kurangnya akses permodalan bagi nelayan, khususnya dari perbankan, hingga saat ini. Hal itu yang menjadi penghambat berkembangnya sektor perikanan Indonesia.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah turut campur tangan dalam memfasilitasi serta membuka akses permodalan bagi nelayan. Meskipun, pemerintah telah mengalokasikan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selama hal tersebut tidak diperhatikan, selama itu pula nelayan akan bergantung pada rentenir.
Dia mengungkapkan, batas pemberian KUR bagi nelayan sebenarnya dapat mencapai Rp20 juta per kreditur. Namun, karena sulitnya birokrasi pengajuan, para nelayan sulit mengakses. Kenyataannya, untuk pinjam Rp5 juta saja nelayan terus ditodong agunannya.
Hingga kini ada tiga permasalahan yang mendera nasib nelayan. Permasalahan ini telah mengakar, dan belum terselesaikan. “Masalah pelik nelayan saat ini adalah permodalan, bahan bakar, pendidikan dan perumahan,” kata Yusuf.
Hatta Rajasa, waktu itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, juga mengatakan, bahwa perbankan nasional, khususnya yang berpelat merah semestinya dapat mempermudah nelayan dalam mendapatkan kredit permodalan. Bahkan, ia mengatakan bahwa KUR harusnya diberikan kepada nelayan tanpa menggunakan agunan. Sebab, sekitar 80-90 persen dana KUR ditanggung pemerintah. “Artinya, risiko perbankan sangat kecil, hanya sekitar 20 persen,” ujarnya.
Hingga kini pemerintah telah menyiapkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp72 triliun, sementara 30 persennya diperuntukkan untuk hulu yakni di sektor pertanian dan perikanan.
